Walikota Bogor Pertama

Bogor sekarang dipimpin oleh Dr. Bima Arya, yang kalau dihitung dari zaman pra-kemerdekaan, maka ia adalah Walikota Bogor yang ke 30. Tapi kalau dihitung paska Republik Indonesia berdiri terhitung saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, maka Bima Arya adalah Walikota Bogor yang ke 17. Kenapa demikian?

Sebenarnya menghitung jumlah Walikota yang pernah memimpin Bogor bisa dikategorikan ke dalam beberapa fase status keberadaan negara kita Republik Indonesia atau bisa ditarik jauh ke belakang saat Belanda masih menjajah negeri ini, dengan demikian masa penjajahan Jepang pun harus dihitung juga walaupun saat itu pucuk kepemimpinan Bogor boleh dibilang kosong alias tidak ada Walikota-nya.

Sejarah mencatat bahwa Mr. Backhuis (Priode 1905 – 1910) adalah orang yang ditugaskan pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi “Walikota” Bogor saat itu. Jika dihitung dari Mr. Backhuis maka Walikota Bogor yang ke 17 semestinya adalah R Djoekardi  yang memimpin Bogor dari periode 1950 – 1952.

Sebutan pemimpin kota tentunya berubah-ubah dari zaman ke zaman, dan saat Mr. Backhuis memimpin kota ini sudah pasti namanya bukan Walikota. Bahkan paska kemerdekaan pun (1945) namanya belumlah ‘Walikota’.

Pada tahun itu terbitlah Undang-undang No. 1 tahun 1945 tentang pemerintahan yang erat kaitannya dengan pemerintahan daerah dan Bogor kemudian dipimpin oleh seorang SICO (Walikota) dan Walikota pertama adalah R.Odang Prawiradipraja. Karena kondisi kacau  pada waktu itu,  ia hanya memerintah selama satu tahun ( 1945 – 1946).

Periode 1945 – Sekarang

Masa revolusi fisik yang ditimbulkan akibat agresi Belanda ke-dua yang menunggangi pasukan NICA pimpinan Inggris memunculkan kekacauan dipelosok negeri khususnya pulau Jawa. Bogor pun tidak luput dari kekacauan itu dan pertempuran terjadi disudut-sudut kota Bogor yang juga ditandai dengan peristiwa heroik tewasnya Kapten Tubagus Muslihat dalam pertempuran di Jembatan Merah pada bulan Desember 1945. Seiring dengan gejolak yang terjadi, maka terjadilah kekosongan pemerintahan termasuk Kota Bogor saat itu.

Masa kekosongan ini kemudian terisi kembali saat Belanda menguasi Bogor dan orang yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Hujan adalah JJ Penoch yang ditunjuk menjadi Burgemeenter  (1948 -1950). Namun disisi lain menurut catatan pada periode yang sama M.Witjaksono Wirjodihardjo juga sebagai Walikota Bogor (1947 – 1948) dengan status Gementee.

Setelah pemulihan kedaulatan yang kemudian disusul dengan peleburan Indonesia Serikat ke Negara Republik Indonesia, Bogor masih berstatus otonom. Istilah Gemeente pada waktu itu diganti menjadi Kota Praja dipimpin  R Djoekardi sebagai Walikota Bogor (1950 – 1952). R. Djoekardi lah Walikota Bogor ke 17, jika diurut mulia dari Burgemeenter Mr.Backhuis tadi (1905 – 1910).

Kita tentu saja tetap akan menghormati pemimpin Bogor walaupun ia ditunjuk saat zaman penjajahan, tapi kita tentunya akan merasa lebih ‘nyaman’ dengan menghitung walikota dari jaman kemerdekaan Republik Indonesia karena walikota-nya benar-benar ‘berdaulat’ dalam arti ia memimpin kota itu menurut hukum berdaulat Republik Indonesia tanpa ada campur tangan negara manapun.

Jika kita memilih untuk menghitungnya berdasarkan masa kedaulatan Republik Indonesia, maka Walikota Bogor yang pertama semestinya adalah R. Odang Prawiradirdja (1945 - 1946). Dengan demikian, Walikota Bogor kita yang sekarang Dr. Bima Arya adalah Walikota Bogor yang ke 17.